NASIONALXPOS.CO.ID, KABUPATEN TANGERANG – Dugaan lemahnya pengawasan proyek pembangunan drainase milik Pemerintah Provinsi Banten di Kampung Besar RT 002/RW 002, Desa Kampung Besar, Kecamatan Teluknaga, kian menguat. Temuan terbaru di lapangan menunjukkan kualitas pekerjaan yang dinilai jauh dari standar teknis, meski proyek baru saja rampung.
Berdasarkan pantauan dan keterangan warga, pemasangan saluran U-Ditch terlihat bergelombang, tidak rata, bahkan sudah mengalami penurunan (ambles). Sejumlah titik menunjukkan perbedaan elevasi yang mencolok ada yang terlalu tinggi, ada pula yang terlalu rendah mengindikasikan tidak adanya pengukuran dan kontrol mutu yang memadai.
“Ini pemasangannya asal jadi. Ada yang tinggi, ada yang rendah, bahkan ada yang ambles. Malah ditutup paving blok. Harusnya pinggirnya dipadatkan supaya tidak turun,” ujar warga setempat.
Ia menambahkan, sebagian saluran bahkan belum diplester semen meski pekerjaan dinyatakan selesai.
Masalah krusial lain adalah fungsi drainase yang tidak berjalan. Di beberapa lokasi, pemasangan yang terlalu rendah membuat aliran air tersendat dan mengendap. Kondisi ini berpotensi memicu genangan dan memperparah persoalan sanitasi, berbanding terbalik dengan tujuan pembangunan drainase.
Di sisi pinggiran saluran, warga menemukan tidak adanya pemadatan tanah. Akibatnya, plester semen tampak bolong dan rapuh dalam waktu singkat.
“Baru selesai saja sudah rusak. Harusnya pinggirannya diisi pemadatan. Ini jelas kualitasnya dipertanyakan,” keluh warga dengan nada kesal.
Ironisnya, pada titik yang dikenal rawan banjir, pemasangan saluran justru dinilai terlalu tinggi sehingga jalur air tidak mengalir optimal. Warga menilai metode kerja kontraktor tidak berbasis kajian teknis dan pengukuran elevasi yang semestinya menjadi standar wajib.
Rangkaian temuan ini menimbulkan pertanyaan serius: di mana peran pengawasan teknis dari dinas terkait? Dengan nilai anggaran ratusan juta rupiah yang bersumber dari APBD, lemahnya kontrol kualitas berpotensi menimbulkan kerugian negara dan mengorbankan kepentingan publik.
Warga mendesak Pemprov Banten segera melakukan audit lapangan, mengevaluasi kinerja kontraktor, serta menindak tegas jika ditemukan pelanggaran spesifikasi. Transparansi dan akuntabilitas dinilai mutlak agar proyek infrastruktur tidak sekadar menghabiskan anggaran, tetapi benar-benar berfungsi dan berkualitas.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor dan instansi pengawas belum memberikan klarifikasi resmi. (Red)
