NASIONALXPOS.CO.ID, JAKARTA – Polda Metro Jaya menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan di Rupatama Lantai 2 Gedung Promoter, Kamis (26/2/2026). Langkah ini dilakukan untuk memperketat pengawasan harga, keamanan, dan mutu barang pokok penting (bapokting) menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H.
Rakor dipimpin Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Dr. Muh. Ardila Amry, S.H., S.I.K., M.Si. Kegiatan tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, antara lain Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, Perumda Pasar Jaya, dinas terkait dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta perwakilan pedagang dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI).
Dalam paparannya, AKBP Ardila mengungkapkan Satgas telah melakukan pengecekan di 46 titik pasar di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
“Selama ini sudah dilakukan pengecekan oleh anggota Satgasda sebanyak 46 titik pengecekan dan berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Meski demikian, ditemukan sejumlah kendala di lapangan, salah satunya masih banyak pedagang yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurutnya, legalitas usaha menjadi aspek penting dalam penertiban distribusi dan pengawasan harga bapokting.
“Kendalanya di lapangan, pedagang yang kita temui banyak yang belum memiliki NIB,” tegasnya.
AKBP Ardila juga mengingatkan agar pengawasan komoditas mengacu pada ketentuan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Ia meminta petugas di lapangan lebih teliti saat melakukan pengecekan harga. Bahkan, ia menginstruksikan agar harga ditanyakan lebih dari satu kali guna memastikan data yang dilaporkan benar-benar riil.
“Tanyakan harga bahan pokok lebih dari sekali untuk memastikan harga riil yang bisa dilaporkan kepada pimpinan,” katanya.
Dari hasil paparan peserta rakor, Bulog memastikan stok beras dan minyak goreng masih mencukupi untuk kebutuhan intervensi pasar di wilayah DKI Jakarta. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga menjelang lonjakan permintaan saat Lebaran.
Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyatakan siap melakukan pembinaan serta pendataan pedagang yang belum memiliki NIB. Proses penerbitan akan dipercepat agar pedagang memiliki legalitas usaha yang sah.
Rakor ditutup dengan komitmen bersama seluruh stakeholder untuk memperkuat sinergi pengawasan harga, keamanan, dan mutu bapokting. Pengawasan dilakukan secara teratur dan tertib guna menekan lonjakan harga serta memastikan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga wajar, aman, dan bermutu selama Ramadan hingga Idulfitri. (Adit Edi S)
