TANGERANG — “Rakyat lagi susah woi!” Begitu reaksi Marsudin, warga Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, saat menanggapi anggaran sekitar Rp1,42 miliar yang digunakan untuk pengadaan pakaian dan atribut anggota DPRD Kabupaten Tangerang.
Marsudin mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut, terlebih berdasarkan data pengadaan, pekerjaan pakaian dan atribut anggota dewan tersebut telah selesai dan berstatus Berita Acara Serah Terima (BAST).
“Rakyat lagi susah woi! Kami di bawah ini banting tulang setengah mati cuma buat cari makan setiap hari, tapi duit rakyat malah dipakai buat baju dewan sampai miliaran rupiah. Sekarang pekerjaannya sudah BAST lagi,” kata Marsudin, Rabu (12/8/2026).
Berdasarkan data yang menjadi dasar pemberitaan, belanja pakaian dinas dan atribut anggota DPRD Kabupaten Tangerang tercatat sekitar Rp1,14 miliar. Jika dibagi berdasarkan 55 anggota DPRD, nilainya sekitar Rp20,7 juta per anggota.
Anggaran tersebut mencakup sejumlah kebutuhan pakaian dan atribut, di antaranya pakaian training, PDH, batik, olahraga, PSR hingga PSL. Jika seluruh pos digabungkan, total anggarannya mencapai sekitar Rp1,42 miliar.
“Itu duit rakyat, bukan duit nenek moyang mereka. Rakyat yang bayar pajak, rakyat juga yang lagi susah. Buat makan saja susah, ini malah ada duit miliaran buat pakaian dewan,” ujarnya.
Menurut Marsudin, besarnya anggaran tersebut wajar menjadi perhatian masyarakat. Ia meminta rincian pengadaan dibuka secara transparan agar publik mengetahui barang yang dibeli, jumlahnya, harga satuannya hingga penyedia barang.
“Kalau memang semuanya sesuai aturan, buka saja datanya. Jangan cuma bilang sudah selesai dan sudah BAST. Rakyat juga berhak tahu duit Rp1,42 miliar itu dibelanjakan buat apa saja,” katanya.
Ia menilai masyarakat saat ini membutuhkan perhatian terhadap kebutuhan yang lebih mendesak.
“Orang kampung seperti kami mikirnya besok bisa makan apa. Lapangan kerja susah, kebutuhan hidup mahal. Makanya ketika dengar duit sampai Rp1,42 miliar buat baju dewan, ya pasti rakyat bertanya-tanya,” tutur Marsudin.
Marsudin berharap anggota DPRD Kabupaten Tangerang dapat memahami keresahan masyarakat dan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pengadaan tersebut.
“Kami bukan iri sama bajunya. Yang kami pertanyakan itu duitnya. Duit itu duit rakyat. Jadi wajar kalau rakyat bertanya,” pungkasnya.
Pengadaan tersebut disebut telah selesai dan berstatus BAST. Adapun kewajaran harga, spesifikasi, jumlah barang dan kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan pengadaan merupakan hal yang perlu dilihat berdasarkan dokumen resmi dan pemeriksaan pihak berwenang.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi DPRD Kabupaten Tangerang maupun pihak terkait.
