NASIONALXPOS.CO.ID, KABUPATEN TANGERANG – Pelaksanaan proyek Lanjutan Rekonstruksi Jalan Cituis Sukadiri–Jati Gintung (STA 1+425) Desa Sukadiri, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, mulai menjadi sorotan setelah pantauan di lapangan menemukan sejumlah kondisi yang dinilai perlu mendapat perhatian serius terkait kualitas pekerjaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Proyek yang tercantum dalam papan informasi memiliki nilai kontrak sebesar Rp4.226.121.000, bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026, dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Era Global Makmur, dengan konsultan supervisi CV Logpose Construction Consultant.
Pantauan di lokasi menunjukkan adanya pekerjaan cor dasar jalan dengan kondisi papan bekisting yang tampak memiliki ketinggian tidak seragam. Berdasarkan pengukuran menggunakan meteran pada bagian yang dipantau, ketinggian bekisting terlihat bervariasi, sekitar 10–12 sentimeter dan pada bagian tertentu mencapai sekitar 15 sentimeter.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keseragaman ketebalan pekerjaan cor dasar. Terlebih, pada sejumlah titik terlihat material dasar berupa makadam yang dinilai minim sebelum pekerjaan pengecoran dilakukan.
Yang juga menjadi perhatian adalah posisi papan bekisting yang pada beberapa bagian tampak dipendam atau dipasang cukup rendah ke dalam material dasar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah pemasangan tersebut telah sesuai dengan elevasi dan spesifikasi teknis pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen kontrak.
Sebab, apabila elevasi bekisting tidak seragam, terdapat potensi volume beton yang terpasang tidak sesuai dengan perencanaan. Namun, persoalan tersebut tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, pengukuran elevasi, serta pencocokan dengan gambar kerja dan spesifikasi kontrak oleh pihak berwenang.
Selain persoalan teknis, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga patut dipertanyakan.
Ironisnya, papan informasi di lokasi justru secara jelas memasang keterangan mengenai K3 Keselamatan & Kesehatan Kerja, lengkap dengan ilustrasi kewajiban penggunaan helm pengaman, kacamata pelindung, masker, sarung tangan, rompi keselamatan, pelindung telinga dan sepatu pelindung.
Namun berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat pekerja yang diduga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sebagaimana standar keselamatan yang ditampilkan pada papan proyek.
Kondisi ini menjadi pertanyaan besar: apakah penerapan K3 hanya sebatas terpampang di papan proyek, atau benar-benar diterapkan terhadap seluruh pekerja di lapangan?
Padahal, keselamatan pekerja merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Penggunaan APD seharusnya tidak hanya menjadi formalitas, tetapi menjadi bagian dari pengawasan dan penerapan standar keselamatan selama pekerjaan berlangsung.
Di sisi lain, persoalan kualitas pekerjaan juga seharusnya menjadi perhatian pengawas proyek. Konsultan supervisi memiliki peran penting untuk memastikan pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar kerja, volume, mutu material, hingga metode pelaksanaan yang telah ditetapkan.
Dengan nilai proyek mencapai Rp4,2 miliar lebih yang bersumber dari uang rakyat, masyarakat berhak mendapatkan pekerjaan jalan dengan kualitas sesuai kontrak serta pelaksanaan yang mengutamakan keselamatan pekerja.
nasionalxpos.co.id mendorong Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, konsultan pengawas, serta aparat pengawasan terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut, khususnya menyangkut ketebalan cor, elevasi bekisting, volume makadam, kesesuaian metode pelaksanaan, mutu beton, serta penerapan K3 di lapangan.
Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, pihak terkait perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat dan memastikan pekerjaan diperbaiki sesuai ketentuan kontrak.
Hingga berita ini ditulis, temuan lapangan tersebut masih merupakan dugaan dan hasil pantauan visual, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran atau kerugian negara. Kepastian mengenai kualitas, volume, dan kesesuaian pekerjaan harus berdasarkan pemeriksaan teknis serta dokumen kontrak oleh pihak yang berwenang.
