NASIONALXPOS.CO.ID, BLORA – Persoalan ketepatan data DESIL di Kabupaten Blora kembali menjadi sorotan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mengungkap bahwa data DESIL yang saat ini menjadi rujukan masih menggunakan kondisi tahun 2022, sementara kondisi sosial dan ekonomi masyarakat telah banyak berubah hingga 2026.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Dr. Ali Said, MA saat melakukan kunjungan kerja bersama Kepala BPS Kabupaten Blora Rukhedi, S.Si., MSE beserta jajaran ke Kantor Bupati Blora, Kamis (10/9/2026).
Kunjungan tersebut diterima Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman didampingi Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Dasiran dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA).
Ali Said menjelaskan, perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat selama empat tahun terakhir berpotensi memengaruhi posisi atau status DESIL sebuah keluarga. Karena itu, data yang masih menggunakan kondisi 2022 dinilai perlu dimutakhirkan agar lebih menggambarkan keadaan masyarakat saat ini.
“DESIL yang saat ini rujukannya masih kondisi tahun 2022 dan sekarang sudah 2026 banyak perubahan kondisi di masyarakat yang tentu itu mempengaruhi informasi pada data itu sendiri, sehingga perlu pemutakhiran data secara menyeluruh,” jelas Ali Said.
Menurutnya, pemutakhiran data tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat kondisi satu orang dalam sebuah keluarga. Perubahan status DESIL juga mempertimbangkan kondisi seluruh anggota keluarga.
“Kita membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, Pemkab, desa dan masyarakat, karena perubahan pada DESIL ini tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan individu atau personal pada keluarga itu sendiri, tetapi seluruh anggota keluarga,” katanya.
Bupati Blora Arief Rohman menegaskan masyarakat yang merasa status DESIL-nya tidak sesuai dengan kondisi terbaru dapat menyampaikan masukan. Pengaduan atau informasi tersebut dapat disampaikan melalui Dinsos maupun langsung kepada BPS Kabupaten Blora.
“BPS sangat menerima masukan atas status DESIL yang ada. Bisa dilaporkan melalui Dinsos atau langsung ke BPS Blora. Perubahan data sesuai kondisi terbaru itulah yang nantinya bisa mengubah status atau urutan DESIL,” terang Arief.
Persoalan akurasi data menjadi penting karena data sosial ekonomi menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan dan program pembangunan. Data yang tidak lagi menggambarkan kondisi terkini berpotensi membuat kebijakan kurang tepat sasaran.
Dalam pertemuan tersebut, BPS juga memaparkan perkembangan perekonomian Kabupaten Blora berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan II 2026.
Ekonomi Blora tercatat tumbuh 2,67 persen secara tahunan atau year-on-year (y-on-y). Sementara pertumbuhan kumulatif Semester I 2026 mencapai 3,90 persen.
Namun, secara triwulanan perekonomian Blora mengalami kontraksi sebesar 3,97 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan kontribusi 67,26 persen dan tumbuh 4,93 persen dibandingkan Triwulan II 2025.
Konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 20,61 persen, sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 9,29 persen.
Dari sisi lapangan usaha, perekonomian Blora masih didominasi sektor pertanian, pertambangan, perdagangan dan industri pengolahan. Keempat sektor tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi sekitar 69,37 persen terhadap PDRB Kabupaten Blora.
Selain persoalan DESIL, audiensi juga membahas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Blora. Pendataan dilakukan secara door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Bupati Arief menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan sensus tersebut.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Blora yang telah membantu menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” pungkasnya.
Pemutakhiran data DESIL kini menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah daerah dan BPS. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah, pembaruan data diharapkan dapat memastikan kebijakan pembangunan dan program pemerintah lebih sesuai dengan kondisi warga di lapangan.
