NASIONALXPOS.CO.ID, BUNGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini tertinggi dalam audit keuangan tersebut diterima dalam agenda Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 yang berlangsung di Jambi, Selasa (2/6/2026). Pada kesempatan itu, Bupati Bungo didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bungo, M. Adani, saat menerima langsung laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bungo telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Ketua DPRD Kabupaten Bungo, M. Adani, mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah mampu mempertahankan capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil dari sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi penganggaran, pengawasan, serta pengelolaan keuangan daerah secara bertanggung jawab.
“Capaian ini patut disyukuri dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bungo,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bungo menegaskan bahwa raihan opini WTP bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, penghargaan tersebut harus menjadi pemacu semangat bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran.
“WTP adalah bentuk pengakuan atas pengelolaan keuangan yang baik. Namun yang lebih penting adalah bagaimana anggaran daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan kembali diraihnya opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Bungo semakin memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Prestasi ini sekaligus menjadi wujud nyata dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. (Is)
