NASIONALXPOS.CO.ID, BUNGO – DPRD Kabupaten Bungo menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/4/2026). Agenda ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif demi mendorong pembangunan daerah yang lebih optimal.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bungo sejak pukul 10.35 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hardani, didampingi Wakil Ketua I H. Bujang Perninan dan Wakil Ketua II Darwandi. Turut hadir Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat daerah lainnya.
Sejumlah pihak yang hadir di antaranya perwakilan Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri Bungo, Polres Bungo, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, kepala OPD, camat, lurah, hingga tamu undangan.
Dalam rapat tersebut, laporan partai disampaikan oleh Al Jufri dari PDI, sebagai bagian dari proses evaluasi dan transparansi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.
Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat dalam sambutannya menegaskan pentingnya kedisiplinan aparatur pemerintah dalam menghadiri agenda resmi. Ia juga mengingatkan seluruh kepala OPD dan camat agar lebih bertanggung jawab terhadap tugas pemerintahan.
“Kedisiplinan adalah bagian dari komitmen kita dalam menjalankan roda pemerintahan secara profesional,” tegasnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada DPRD atas pembahasan LKPJ yang dinilai kritis dan konstruktif sehingga menghasilkan rekomendasi strategis untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Menurutnya, rekomendasi DPRD bukan sekadar fungsi pengawasan, tetapi juga bentuk kemitraan yang kuat antara legislatif dan eksekutif.
Pemkab Bungo memastikan seluruh rekomendasi DPRD akan ditindaklanjuti secara serius, terstruktur, dan terukur sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Beberapa langkah strategis yang disiapkan meliputi:
- Penyempurnaan perencanaan pembangunan
- Penguatan sinergi antar perangkat daerah
- Peningkatan kualitas penganggaran berbasis kinerja
- Optimalisasi monitoring dan evaluasi
Wakil Bupati juga mengakui capaian pembangunan tahun 2025 cukup positif, namun masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki ke depan.
“Tantangan ke depan semakin kompleks. Diperlukan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Rapat paripurna ini diharapkan menjadi titik penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor serta mempercepat pembangunan daerah yang lebih terarah, transparan, dan akuntabel.
Pemkab Bungo menegaskan komitmennya untuk menjadikan rekomendasi DPRD sebagai pijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (Is)
