NASIONALXPOS.CO.ID, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang mendorong perubahan pola belanja pemerintah dari sistem konvensional menuju transaksi digital melalui E-Purchasing dan Toko Daring (E-Marketplace) Ayomall. Langkah ini dinilai dapat membuat proses pengadaan lebih cepat, transparan, efisien, sekaligus memberikan peluang lebih luas bagi pelaku UMKM lokal.
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, Muhammad Nasir, menyampaikan hal tersebut saat memberikan paparan dalam kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) Belanja E-Purchasing melalui Lokapasar Toko Daring Ayomall di Ruang Pertemuan Balai Betason Pangkalpinang, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti para Kepala OPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta penyedia UMKM di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Bimtek digelar untuk meningkatkan pemahaman para pihak terkait mekanisme belanja pemerintah melalui platform digital.
Nasir menjelaskan, transaksi melalui Toko Daring memberikan sejumlah kemudahan, mulai dari proses belanja yang lebih cepat dan praktis, kemudahan membandingkan harga, hingga dokumentasi transaksi yang lebih tertata. Sistem tersebut juga memudahkan monitoring serta mendukung digitalisasi proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Menurutnya, perubahan pola belanja tersebut sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi anggaran, akuntabilitas, dan keterlacakan transaksi sebagaimana pengaturan dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Nasir menegaskan, peran UKPBJ Kota Pangkalpinang tidak hanya berkaitan dengan proses pemilihan penyedia. UKPBJ juga diharapkan menjadi pusat penguatan tata kelola pengadaan melalui pendampingan kepada setiap OPD.
Kerja sama Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT Air Mas Perkasa dalam pengembangan pemanfaatan Toko Daring Ayomall diharapkan terus berlanjut dan menghasilkan tindak lanjut nyata. Dengan demikian, digitalisasi pengadaan tidak berhenti pada sosialisasi dan Bimtek, tetapi benar-benar diterapkan dalam proses belanja pemerintah.
Pemerintah Kota Pangkalpinang juga mendorong semakin banyak produk masyarakat lokal masuk ke dalam ekosistem pengadaan pemerintah. Produk tersebut mencakup kebutuhan perkantoran, makanan dan minuman, jasa, kerajinan, produk kreatif, hingga berbagai kebutuhan lainnya.
Langkah tersebut diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM Pangkalpinang sekaligus meningkatkan daya saing usaha lokal.
“Teknologi bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai alat untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih baik dan perekonomian daerah yang lebih kuat,” kata Nasir.
