KPRM Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana, Gelar TalkShow Nasional Kepemiluan

NASIONALXPOS.CO.ID, BADUNG –
Komisi Pemilu Raya Mahasiswa (KPRM) Universitas Udayana, melaksanakan acara TalkShow Nasional Kepemiluan di lingkungan Rektorat kampus Udayana, ruang bangsa. Sabtu, (19/11/2022).

Hadir dalam acara Talkshow, Anggota DKPP RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi ST., SH., M.Si., Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan STP., MP., Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Ir. I Ketut Sunadra M.Si., Ketua umum KPRM Unud, Shalahuddin Ali Basyah, Wakil Ketua KPRM Unud, Jostar Jovandri Noari Parera, dan seluruh Mahasiswa Universitas Udayana.

Sambutan Ketua KPRM Unud Salahuddin Ali Basyah mengatakan dalam sambutannya, selamat datang kepada anggota DKPP RI, Ketua KPU Provinsi Bali, dan anggota Bawaslu Provinsi Bali, serta seluruh rekan rekan mahasiswa.

“Terimakasih kasih atas kedatangan anggota DKPP RI, Ketua KPU bali, anggota Bawaslu Bali, dan seluruh rekan-rekan yang hadir dalam acara TalkShow Nasional Kepemiluan, dalam mengawal demokrasi, menuju pemilu LUBER (Langsung Umum Bebas Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil), sebagai mahasiswa yang telah memiliki hak suara dalam Pemilu, sudah seharusnya kalian turut berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi bukan hanya di level kampus melainkan turut mengawal demokrasi di negara Indonesia, agar dapat mencetak pemimpin yang ideal untuk bangsa ini,” ucap Ali.

Dirinya juga menambahkan, saat dikonfirmasi media Nasionalxpos.co.id bahwa,

“Sama halnya kontestasi dalam panggung politik kampus di Universitas Udayana, melalui Komisi Pemilu Raya Mahasiswa Universitas Udayana atau KPRM UNUD menghadirkan Program, Kampus Peduli Pemira dan Pemilih (KP3), yang merupakan sarana Pendidikan Pemilih bagi mahasiswa di Kampus Universitas Udayana yang berkesinambungan, guna meningkatkan pengetahuan, kepedulian, dan partisipasi mahasiswa terhadap PEMIRA. Metode yang digunakan juga bervariasi, ada banyak rangkaian yang telah mewarnai Pesta Demokrasi Mahasiswa Terbesar di Udayana pada tahun ini. Demokrasi mahasiswa digambarkan sebagai “pemerintahan dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa,” lanjut Ali.

Wakil ketua KPRM Unud, Jostar Parera dalam sambutannya mengatakan bahwa,

“Mahasiswa sebagai “agent of change”, seharusnya benar-benar memanfaatkan momentum Pemilu dengan serius. Kenapa?, Karena kita butuh pemimpin yang benar tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Maksudnya adalah, bagaimana kita membutuhkan pemimpin yang bisa tulus dalam bekerja atau mengabdikan diri dan cerdik dalam berprogram. Jangan sampai kita terlena dengan hal-hal yang sifatnya sementara, sehingga merugikan negara karena salah memilih. Sekali lagi saya tekankan, jangan sampai hal sesaat yang bertahan hitungan hari atau bulan dengan salah memilih pemimpin justru merugikan masa depan negara dalam berproses selama 5 tahun terhitung dari tahun 2024 dan seterusnya. Kalau negara ingin maju, ayo kawal seluruh rangkaian Pemilu secara bersama. Tolak money politik, dan cerdaskan mereka yang apatis sehingga kita mendapat pemimpin yang layak dan benar-benar serius melanjutkan visi/kiat-kiat menuju Indonesia maju 2045,” ungkapnya dengan bersemangat.

Sama halnya saat Ketua KPU Provinsi Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, mahasiswa harus menjadi bagian dari pesta demokrasi, dengan memberikan kontribusi dalam pemilu 2024 nanti.

“Mahasiswa Universitas Udayana, dalam pesta demokrasi indonesia tahun 2024, harus mampu memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemilu, dengan cara berpartisipasi, mengawasi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya memilih pemimpin,” ujar Agung.

Ditambahkan olehnya, “Pemerintah pusat, telah menyiapkan  anggaran dana Pemilu sebesar 7,66 trilyun rupiah dalam penyelengaraan pesta demokrasi 2024. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman mahasiswa dapat membantu pemerintah, dalam mengawal jalannya pemilu, apalagi penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 nanti, bisa dikatakan pemilu kasih sayang, karena dilakukan pada hari valentine,” selorohnya, disertai tawa para mahasiswa.

Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Sunadra mengatakan, Bawaslu provinsi Bali, siap mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, agar regulasi dapat terlaksana dengan baik, serta bagi para mahasiswa yang akan berpartisipasi dalam pemilu 2024 ini, Bawaslu provinsi Bali sangat terbuka untuk bekerjasama menempatkan mahasiswa baik dari Unud, Undiksa, dan lainnya, untuk mengawasi jalannya pemilu.

Senada dengan Ketut Sunadra, anggota DKPP RI (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia), Dewa kade Wiarsa Raka Sandi juga mengatakan,

“Tahun 2024 kita akan mengadakan pemilu baik pilpres ataupun pilkada, oleh karena itu mahasiswa sebagai bagian dari bangsa indonesia, wajib berpartisipasi dalam proses demokrasi pada pemilu,” ucap dewa.

Dirinya juga mengatakan, “Dan tidak kalah penting adalah, kami meminta teman- teman semua menjaga integritas negara, dengan memberikan informasi-informasi akurat, apabila ditemukan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, karena itu semua adalah bagian dari partisipasi agar sistem demokrasi berjalan dengan baik, seperti halnya tugas kami sebagai DKPP menurut UU No. 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (24), menjelaskan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu artinya, apabila ada pelanggaran kode etik bagi penyelenggara, DKPP akan mengeluarkan putusan yang bersifat final dengan mengeluarkan SK untuk memberikan sanksi kepada anggota KPU atau Bawaslu yang melanggar,” tandasnya. (Uchan)