NASIONALXPOS.CO.ID, BULELENG –
Mantan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradyana akhirnya angkat bicara, terkait dengan postingan dan pemberitaan yang berkaitan dengan Kasus Lahan Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, yang viral beberapa hari lalu.
Putu Agus Suradnyana, saat dihubungi media Nasionalxpos.co.id melalui pesan Whatsapp, kamis, (22/12/2022) pukul 17.46 Wita memberikan 11 poin pernyataan atas polemik lahan Batu Ampar dengan menyatakan bahwa,
“Tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No 1 Desa Pejarakan atas nama Pemkab Buleleng, maka selaku Bupati Buleleng periode 2012-2022 perlu saya luruskan agar tidak menjadi polemik di kalangan masyarakat Buleleng. Karena setelah saya Analisa dan kaji lebih detail, postingan yang dilakukan oleh oknum terkait dengan tanah HPL No 1 Desa Pejarakan, saya rasa lebih menyerang saya secara pribadi sekaligus nama baik dan wibawa Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal menegakkan peraturan dan regulasi, agar tidak ada pertanyaan dan opini publik yang membias atas postingan oknum dan pemberitaan yang sepihak, maka saya akan jelaskan berdasarkan data dan fakta yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Buleleng sesuai uraian berikut,
1. Pemerintah Kabupaten Buleleng dibawah kepemimpinan saya pada tahun 2012, telah diwariskan permasalahan status tanah HPL No 1 Desa Pejarakan tahun 1976 dimana hal tersebut telah menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal pengamanan dan pengelolaan aset daerah yang belum tertib sehingga setiap tahunnya, selalu menjadi salah satu catatan yang mempengaruhi Opini Pemerintah Daerah untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
2. Setelah mengiventaris permasalahan, kemudian saya memerintahkan secara khusus SKPD teknis yang membidangi permasalahan Aset Daerah untuk lebih detail mengumpulkan data dan dokumen terkait Historis, serta bukti kepemilikan Pemkab atas Tanah HPL No 1 Desa Pejarakan. Secara khusus juga saya memerintahkan untuk lebih intesif berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng karena terkait dengan status kepemilikan tanah.
3. Dari hasil pengumpulan data Historis dan Dokumen Pendukung, maka telah ditemukan beberapa dokumen penting terkait tanah HPL No 1 Desa Pejarakan, yakni berupa copy salinan Sertipikat HPL No 1 Desa Pejarakan tahun 1976 atas nama Pemkab Buleleng, serta beberapa dokumen tambahan berupa Putusan Hukum yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menguatkan posisi kepemilikan aset tanah dimaksud oleh Pemkab Buleleng.
4. Atas dasar kelengkapan dokumen dimaksud, maka saya meminta SKPD yang memiliki tugas mengamankan aset agar segera menertibkan aset dengan mengacu dengan mekanisme dan regulasi, serta berkoordinasi dengan BPK dan BPKP untuk bisa mendapatkan kejelasan status penertiban aset, dengan harapan permasalahan status tanah HPL No 1 Desa Pejarakan bisa mendapatkan kepastian administrasi dan hukum. Hasilnya saat ini Pemkab Buleleng telah memiliki Sertipikat Asli atas tanah HPL No 1 Desa Pejarakan yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
5. Setelah menempuh proses dimaksud, sampai dengan saat ini, berdasarkan hasil audit BPK dan BPKP terhadap tertib nya pengamanan dan pengelolaan aset, khususnya tanah HPL No 1 Desa Pejarakan atas nama Pemkab Buleleng telah dinyatakan sesuai regulasi, bahkan BPK mendorong setelah pengamanan untuk dapat diberdayakan agar dapat menjadi salah satu penunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang muaranya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Buleleng.
6. Atas rekomendasi dimaksud kemudian saya menegaskan SKPD yang menangani aset daerah untuk berinovasi dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan aset. Hasilnya, Pemkab Buleleng berhasil memberdayakan tanah dimaksud melalui kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga. Apresiasi atas komitmen Pemkab Buleleng dalam pemberdayaan aset daerah diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya selaku Bupati, bahkan diundang secara langsung oleh Kemendagri mewakili seluruh Kabupaten dan Kota se-Indonesia untuk menceritakan succes story terkait penyelamatan dan pemanfaatan aset daerah yang berdaya guna kepada Pemerintah dan Masyarakat Buleleng.
7. Jadi apabila ada postingan dan Berita negatif yang dibuat dan diskenariokan untuk merusak nama baik saya secara pribadi dan wibawa Pemerintah Kabupaten Buleleng, maka melalui penjelasan ini saya harap dapat memberikan gambaran umum kepada Masyarakat Buleleng. Terlebih upaya yang dilakukan oknum dan kelompok masyarakat yang selama ini merasa dirampas hak miliknya oleh Pemerintah, telah melewati proses hukum berkali-kali bahkan sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini telah ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap bahwa tanah dimaksud merupakan aset Pemerintah Kabupaten Buleleng.
8. Proses hukum dimaksud diantaranya telah dilaporkannya Pemkab Buleleng atas dugaan penyerobotan tanah milik masyarakat atas tanah HPL No 1 Desa Pejarakan, ke Aparat Penegak Hukum baik ke Kepolisian, Kejaksaan dan KPK RI. Namun hasilnya sampai dengan saat ini sesuai Regulasi, Pemkab Buleleng tidak menyalahi aturan dan justru didukung untuk pengamanan dan penertiban aset Pemerintah Kabupaten Buleleng.
9. Saya secara pribadi baik ketika menjabat Bupati maupun sampai dengan saat ini, senantiasa berusaha untuk menahan diri untuk tidak mengajukan gugatan hukum kepada oknum yang memanfaatkan masyarakat untuk menjatuhkan nama baik saya, karena saya secara pribadi merasa masyarakat dikorbankan dan dimanfaatkan dengan janji dan harapan yang tidak sesuai regulasi. Sehingga saya merasa tidak etis mengambil keuntungan dan berperkara dengan masyarakat sendiri. Apalagi saat ini Pemkab Buleleng telah memiliki dokumen lengkap sesuai regulasi.
10. Terhadap oknum yang memprovokasi masyarakat melalui pemberitaan negatif tentang saya pribadi dan Pemkab Buleleng, saya berharap untuk menghentikan upaya dimaksud, karena sesuai data yang saya dapatkan dalam salinan putusan pengadilan tahun 2001 kemudian dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung tahun 2005 (tentunya belum pada saat kepemimpinan saya selaku Bupati) ada peran oknum dimaksud yang saat ini merasa memperjuangkan masyarakat untuk mencari keuntungan pribadi.
11. Saya menghimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi apalagi oleh oknum yang mengatasnamakan masyarakat, jika dibutuhkan secara resmi bisa datang dan meminta penjelasan langsung ke Pemerintah Kabupaten Buleleng maupun ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng serta membawa data dan dokumen agar bisa diberikan penjelasan yang benar.
Demo aksi damai di depan Istana Presiden
Foto: Ist
Seperti diberitakan sebelumnya, polemik kasus lahan batu ampar seluas 45 hektare di dusun Batu Ampar menjadi viral, setelah beberapa waktu lalu, minggu (18/12), perwakilan 45 warga batu ampar bersama mantan anggota DPRD Provinsi Bali Nyoman Tirtawan, berangkat dari Bali menuju Jakarta, mendatangi Istana Negara untuk menyuarakan aspirasi dan nasib tanah mereka kepada presiden Joko Widodo dengan menggunakan bus.
Sampai di Jakarta, Senin (19/12) pagi, Tirtawan bersama 45 warga langsung melakukan demo aksi damai di patung kuda, Jalan Merdeka Barat, dengan membentangkan spanduk bertuliskan, “Pa Jokowi Kami Punya Sertifikat Hak Milik dan Bayar Pajak Sampai Sekarang, Tapi Dirampas”.
Tirtawan menegaskan, dirinya bersama perwakilan 45 warga Batu Ampar datang ke Jakarta untuk bertemu langsung kepada Presiden Jokowi.
“Tujuan kami, ingin bertemu dengan bapak Presiden untuk menyampaikan dan melaporkan langsung kronologi kasus perampasan tanah kami yang sudah dilaporkan ke Polres Buleleng dengan terlapor Putu Agus Suradnyana, Bupati Buleleng periode 2012-2022,” Tegas Tirtawan.
Demo aksi damai 45 warga bersama Tirtawan, akhirnya mendapat perhatian dari kementerian Sekretariat Negara, Deputi Bidang hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan, Gogor Oko Nurharyoko, selasa, (20/12) untuk segera diproses dengan nomor surat terdaftar 22CI-QYY2TU Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (Uchan)
