NASIONALXPOS.CO.ID, MOSKOW – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menyerukan agar ketahanan nasional menjadi prioritas strategis dalam menghadapi perubahan tatanan dunia yang semakin multipolar. Ia menegaskan, kekuatan suatu negara tidak seharusnya diukur dari dominasi, melainkan dari kontribusinya terhadap perdamaian dan stabilitas global.
Pesan tersebut disampaikan Ace saat berpidato di hadapan delegasi negara anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) dalam International Collective Security Forum di Moskow, Rusia, Selasa–Rabu (10–11 November 2026).
Dalam pidato bertema Beyond Unipolarity: Shaping a New Global Order through Strategic Balance and Collective Security, Ace menilai dunia tengah menghadapi perubahan besar dalam distribusi kekuatan global. Kondisi tersebut menuntut setiap negara memperkuat ketahanan nasional sekaligus membangun kerja sama internasional yang lebih inklusif.
Menurutnya, ketahanan nasional harus dibangun melalui perpaduan pertahanan, diplomasi, kemampuan ekonomi dan teknologi, kohesi sosial, serta kepemimpinan strategis. Seluruh aspek tersebut diperlukan untuk mengantisipasi risiko, menjaga kepentingan nasional, dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia.
Ace juga mengajukan tiga prioritas strategis, yakni menempatkan ketahanan nasional sebagai pusat perencanaan, mengalihkan persaingan dominasi menuju keseimbangan tanggung jawab, serta memperkuat lembaga multilateral agar lebih representatif dan efektif.
Ia menegaskan, ketahanan suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari stabilitas kawasan dan dunia.
“Bagi Indonesia, ketahanan tidak dapat dipisahkan. Bangsa yang kuat membangun kawasan yang kuat, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap stabilitas global,” jelas Ace.
Dalam kesempatan tersebut, Ace turut mengingatkan bahwa pangan tidak boleh dijadikan senjata dan konflik harus diselesaikan melalui dialog, deeskalasi, serta penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 dan prinsip kebebasan navigasi.
Indonesia, lanjutnya, juga terus memperkuat kemandirian strategis melalui ketahanan energi, di antaranya program B50 dan inisiatif tenaga surya 100 GW. Langkah tersebut diharapkan berjalan seiring dengan transisi energi yang berkeadilan dan penguatan rantai pasok.
Ace juga menyoroti pentingnya negara-negara berkembang meningkatkan kapasitas teknologi. Menurutnya, negara berkembang tidak boleh hanya menjadi konsumen, tetapi harus mampu menjadi produsen, inovator, dan pencipta teknologi.
Ia mengidentifikasi tiga pergeseran besar dalam peta kekuatan global, yaitu semakin tersebarnya kekuatan antarnegara, meningkatnya ketergantungan yang sekaligus menghadirkan kerentanan, serta meluasnya ancaman keamanan nontradisional.
Ancaman siber, kecerdasan artifisial, manipulasi informasi, bencana iklim, pandemi, hingga gangguan infrastruktur kritis, dinilai telah mengubah konsep keamanan yang selama ini lebih banyak berorientasi pada respons militer.
Menghadapi kondisi tersebut, Ace menawarkan tiga prinsip keamanan kolektif, yakni penghormatan terhadap kedaulatan dan hukum internasional, penangkalan yang berjalan beriringan dengan diplomasi, serta penguatan kerja sama menghadapi ancaman nontradisional.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif, tidak berpihak pada blok kekuatan mana pun, serta membangun hubungan konstruktif dengan seluruh negara melalui sentralitas ASEAN dan kemitraan internasional.
“Kami meyakini bahwa dunia multipolar seharusnya menciptakan peluang kerja sama yang lebih besar, bukan memperdalam perpecahan,” kata Ace.
Menutup pidatonya, Ace mengajak seluruh negara membangun tatanan internasional yang lebih berimbang, inklusif, dan tangguh. Menurutnya, kekuatan global sejati harus tercermin dari kemampuan menciptakan dunia yang aman, damai, dan sejahtera.
Dalam forum internasional tersebut, Gubernur Lemhannas RI didampingi Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA.; Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.; serta Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI Brigjen TNI (Mar) Suliono, S.E.
Forum tersebut turut dihadiri pejabat tinggi negara anggota CSTO dan negara sahabat, perwakilan organisasi internasional, diplomat, akademisi, serta pakar dari berbagai negara.
