NASIONALXPOS.CO.ID, KOTA TANGERANG, Dugaan praktik manipulasi pengadaan konsumsi di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang kembali mencuat.
Tak hanya di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), sumber internal menyebut permainan serupa juga diduga terjadi di sejumlah dinas lain.
Seorang mantan pejabat Pemkot yang kini telah purna tugas membongkar bahwa pengadaan konsumsi merupakan proyek “paling aman” dan paling mudah dimanipulasi.
“Bukan cuma di BKPSDM. Hampir semua OPD punya celah yang sama. Biasanya pihak ketiga bisa diajak kongkalikong,” ujarnya Jumat (31/10/2025) kepada wartawan.
“Yang penting SPJ lengkap, ya aman aja,” sambungnya dengan nada sarkastik.
Menurutnya, pengadaan konsumsi memang kerap dijadikan ajang permainan karena jenisnya fleksibel, nilainya kecil tapi sering, dan sulit diverifikasi di lapangan.
“Kegiatannya kadang nggak jalan, tapi laporan tetap ada. Bukti foto gampang dibuat, tanda tangan bisa dicari,” ungkapnya.
Sumber itu mengungkapkan, modus yang sering dilakukan meliputi markup harga satuan, penggelembungan jumlah porsi, penggunaan nota fiktif, dan laporan kegiatan yang tidak pernah terealisasi.
“Yang penting dokumen beres, realisasi belakangan. Semua bisa diatur,” katanya.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan internal, baik dari Inspektorat maupun pihak lain yang seharusnya meneliti setiap laporan pertanggungjawaban kegiatan.
“Selama SPJ rapi dan tanda tangan lengkap, nggak akan ada yang berani bongkar,” ujarnya.
Masih menurut sumber itu, pola seperti ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi “rahasia umum” di kalangan ASN.
Bahkan, beberapa pejabat disebut berlomba memilih kegiatan dengan pos konsumsi karena dianggap paling aman untuk dimainkan.
“Ada yang bilang, kalau mau cari aman ya bikin kegiatan konsumsi. Nilainya kecil, tapi sering, nggak kelihatan mainnya,” bebernya.
Nama BKPSDM ikut disebut karena dinilai sebagai salah satu instansi dengan frekuensi kegiatan tinggi, mulai dari pelatihan, seminar, hingga rapat koordinasi.
Sumber itu menilai, situasi ini justru memperbesar peluang penyimpangan.
“Setiap ada acara, ada konsumsi. Nah di situ ruang mainnya besar,” katanya.
Beberapa ASN di lingkungan Pemkot Tangerang yang dimintai tanggapan mengaku tidak kaget dengan informasi tersebut.
Mereka menilai, dugaan praktik semacam itu bukan hal baru dan seolah menjadi “tradisi lama” yang sulit diberantas.
“Semua tahu permainan itu ada. Cuma ya, siapa yang mau buka suara?” ucap seorang ASN dengan nada lirih.
Untuk diketahui, Data Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2025 menunjukkan adanya tiga paket makan dan minum di lingkungan BKPSDM dengan total pagu lebih dari Rp756 juta.
Paket kegiatan makan-minum peserta diklat di Graha Bhakti Karya tercatat senilai Rp481,85 juta, makan-minum rapat bidang pengembangan aparatur (seremonial penyerahan SK PPPK) Rp133,43 juta, serta biaya makan-minum rapat sekretariat sebesar Rp141,25 juta.
Ketiga kegiatan itu tercatat sebagai “jamuan makan dan minum”, mencakup prasmanan, parcel buah, kue nampan, dan snack jamuan. Rangkaian kegiatan yang dinilai berlebihan di tengah situasi ekonomi masyarakat yang belum pulih.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak BKPSDM maupun dinas-dinas lain yang disebut dalam dugaan tersebut. (Marsudin)
