NASIONALXPOS.CO.ID, JAMBI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terus memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal itu terungkap dalam audiensi bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Republik Indonesia, Komjen Pol. (Purn) Drs. Purwadi Arianto, M.Si, Kamis (18/09/2025) pagi.
Audiensi yang digelar dihadiri Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH., unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Deputi dan Asisten Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.
Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya aparatur negara untuk terus meningkatkan kepuasan masyarakat dan menjadikan pelayanan publik lebih responsif, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan rakyat.
“Persoalan pelayanan publik ini merupakan tanggung jawab kita sebagai ASN. Kita harus berupaya meningkatkan kepuasan masyarakat dan memperkuat reformasi birokrasi di semua lini,” ujar Al Haris.
Gubernur juga berterima kasih atas kunjungan Wamen PAN-RB dan mempersilakan kepala daerah di Jambi berdialog langsung membahas persoalan tenaga non-ASN di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Wamen PAN-RB Purwadi Arianto menjelaskan bahwa kunjungannya bertujuan memastikan program prioritas pemerintah pusat berjalan baik, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden, mulai dari makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, hingga perumahan rakyat,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program-program tersebut membutuhkan kolaborasi aktif antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Birokrasi harus adaptif dan berorientasi pada kebutuhan rakyat. Tugas ASN bukan hanya mengurus, tapi membangun kepercayaan publik melalui ketulusan dan responsivitas,” tegas Purwadi.
Dengan potensi besar yang dimiliki, Provinsi Jambi dinilai mampu menjadi contoh penerapan birokrasi modern dan humanis yang berfokus pada peningkatan kepercayaan masyarakat. (Is)
