Tak hanya itu, DLH juga diduga menggelontorkan anggaran besar untuk proyek ambisius Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) bersama PT Oligo Infra Energi. Namun sejak peletakan batu pertama, proyek tersebut nyaris tak menunjukkan progres. Bangunan mangkrak, lahan terbengkalai, dan tidak ada penjelasan resmi.
Puncak dari kegelisahan ini terjadi pada 2 Mei 2025. Jurnalis investigasi Bahru Navizha melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran DLH ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dengan nomor laporan 0172/GATRA-KOTA/V/2025. Ia meminta agar Dirjen PSLB3 segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek DLH yang dinilai janggal dan tak transparan.
Aktivis lingkungan, Erik Bandi, Koordinator Konsorsium Rakyat Tangerang Bersatu (KR-TB), mengecam keras kinerja DLH. Ia menyebut kebijakan pembakaran RDF dan proyek mangkrak sebagai bentuk pengkhianatan terhadap hak hidup sehat masyarakat.
“DLH hari ini bukan cuma tak mampu, tapi diduga mengkhianati mandatnya. Rakyat disuruh hirup asap, pejabatnya menikmati anggaran. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi dugaan pelanggaran serius terhadap hak dasar warga,” tegas Erik.
Erik menilai, RDF dipaksakan tanpa kesiapan infrastruktur dan perhitungan risiko. “Di balik asap itu, ada yang lebih tebal dari udara: kepentingan. Dan rakyat menjadi korban pertama,” tambahnya.
Di media sosial, tagar-tagar seperti #DLHBobrok, #AsapRakyatUangPejabat, dan #KotaBauDLHTutupMata menjadi trending lokal. Netizen menuntut transparansi, audit menyeluruh, dan intervensi langsung dari pemerintah pusat.
