Daerah

Teuku Riefky Harsya Hadiri HUT Bungo ke-61, Pemkab Siapkan Dinas Ekonomi Kreatif

11
×

Teuku Riefky Harsya Hadiri HUT Bungo ke-61, Pemkab Siapkan Dinas Ekonomi Kreatif

Sebarkan artikel ini
IMG 20260909 WA0019
Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bungo pada 18 Oktober 2026 dan menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD Bungo dalam rangka HUT Kabupaten Bungo ke-61.

NASIONALXPOS.CO.ID, BUNGO — Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Teuku Riefky Harsya, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bungo, Jambi, pada 18 Oktober 2026. Kunjungan tersebut bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bungo ke-61.

Kehadiran Menteri Ekonomi Kreatif itu menjadi perhatian karena tidak sekadar menghadiri agenda seremonial HUT daerah. Pemerintah Kabupaten Bungo tengah mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif agar lebih terintegrasi dengan program pemerintah pusat.

Bupati Bungo, H. Dedy Putra, mengatakan Teuku Riefky Harsya dijadwalkan tiba di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun pada 18 Oktober. Sehari kemudian, 19 Oktober, sang menteri dijadwalkan menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bungo dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Bungo ke-61.

Menurut Dedy Putra, rencana kedatangan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Pemkab berharap komunikasi tersebut dapat membuka ruang sinergi yang lebih luas antara program pemerintah daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

Salah satu langkah yang tengah disiapkan Pemkab Bungo adalah perubahan nomenklatur perangkat daerah. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata diusulkan berubah menjadi Dinas Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Perubahan tersebut dinilai penting untuk memperjelas kelembagaan yang menangani sektor ekonomi kreatif di daerah sekaligus menyelaraskan struktur organisasi perangkat daerah dengan kementerian yang membidangi ekonomi kreatif.

Bupati Bungo menyampaikan bahwa perubahan nomenklatur itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah agar program ekonomi kreatif di Kabupaten Bungo memiliki jalur koordinasi yang lebih jelas dengan pemerintah pusat.

“Perubahan RAPBD ini cuma perubahan nama dinas saja, supaya nyantol ke Kementerian Ekonomi Kreatif sehingga kita mudah mendapat anggaran,” ujar Dedy Putra saat memberikan penjelasan di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bungo, Selasa (8/9/2026).

Ia menyebut, pihak kementerian juga telah memberikan arahan terkait penyesuaian nomenklatur perangkat daerah tersebut. Pemkab Bungo kemudian mengambil langkah untuk menindaklanjuti arahan tersebut melalui mekanisme pemerintahan daerah.

Kebijakan itu sekaligus menunjukkan ambisi Pemkab Bungo untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor yang lebih serius dikembangkan. Dengan dukungan pemerintah pusat, berbagai potensi lokal diharapkan dapat dikembangkan menjadi produk dan kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Kunjungan Menteri Ekonomi Kreatif pada momentum HUT Kabupaten Bungo ke-61 pun diharapkan menjadi momentum memperkuat kerja sama pusat dan daerah. Selain menghadiri agenda resmi, kedatangan tersebut berpotensi membuka pembahasan lebih jauh mengenai pengembangan industri kreatif, pariwisata, pelaku usaha kreatif, hingga pemanfaatan potensi lokal Kabupaten Bungo.

Pemkab Bungo optimistis penyesuaian kelembagaan dan penguatan komunikasi dengan kementerian dapat memperbesar peluang daerah dalam mengakses berbagai program pemerintah pusat.

Bagi Kabupaten Bungo, penguatan ekonomi kreatif bukan hanya soal perubahan nama perangkat daerah. Lebih jauh, langkah tersebut diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan potensi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor-sektor kreatif yang memiliki nilai jual dan daya saing.

Dengan agenda kunjungan yang dijadwalkan berlangsung pada 18-19 Oktober 2026, perhatian kini tertuju pada sejauh mana sinergi Pemkab Bungo dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dapat diterjemahkan menjadi program konkret dan manfaat langsung bagi masyarakat. (fa)

Tinggalkan Balasan