Secara umum, kepentingan Katolik dalam politik adalah kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat yang beragam, bukan melulu untuk kepentingan orang Katolik saja.
Romo Yohanes berpesan agar umat Katolik memperhatikan aspek-aspek penting, dalam berpolitik untuk memilih calon kandidatnya.
“Hormat terhadap martabat manusia, kebebasan, keadilan, solidaritas, subsidiaritas, fairness, demokrasi dan tanggung-jawab,” sambungnya.
Gereja Katolik tetap berpolitik, tetapi dalam arti yang lebih luas daripada sekedar perebutan kekuasaan. Pun, para pimpinan Gereja Katolik juga tetap mendorong umat untuk berpolitik secara bertanggung-jawab.
Karena itulah dalam konteks pemilu, Gereja Katolik hanya menyodorkan beberapa prinsip dasar, bukan mengarahkan pada pilihan tertentu.
“Adalah tanggung-jawab umat untuk menerapkan prinsip-prinsip itu sesuai konteks masing-masing. Pilihan pribadi itu dihargai, apa pun pilihannya, termasuk untuk menjadi golput,” papar Romo Yohanes.
Hal itu pun tidak berarti bahwa Gereja Katolik menutup mata dari kekurangan-kekurangan yang ada pada partai maupun calonnya.
“Artinya, kalau toh kriteria maksimal tidak bisa diterapkan, kriteria minimal pun cukup, supaya proses hidup bermasyarakat dan berbangsa ini bisa berjalan. Secara kongkret hal ini berarti bahwa jika toh tidak ada partai dan/atau calon yang memenuhi kriteria, cukuplah dipilih yang relatif lebih baik dari yang lain. Prinsip minus malum, atau memilih yang lebih baik dari antara yang ‘buruk, ’lalu diterapkan, dengan suatu harapan bahwa perbaikan kehidupan politik bisa dilaksanakan sedikit demi sedikit,” ungkap Romo Yohanes.
