NASIONALXPOS.CO.ID, MUSI RAWAS – Belum lama ini beredar pemberitaan terkait diduga Dinas Perizinan Kecolongan dan SATPOL PP seolah Dikangkangi, menindak lanjuti hal itu maka PKN (Pemuda Karya Nasional) akan mengadakan aksi demo ke DPMTSP Musi Rawas (Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu) Jum’at, (21/05/2021).
Hal tersebut juga mendapat tanggapan dari DPRD Musi rawas melalui Waka 1 Pirdaus Cik Olah,.SE Pada Judul Berita : Waka 1 DPRD Musi Rawas Angkat Bicara, Terkait Dugaan Aktifitas Sebuah Perusahaan Yang Diduga Tak Berizin.
Mananggapi pemberitaan beberapa Media Online yang tersebar dimedia sosial, membuat Firdaus Cik Olah selaku Waka 1 DPRD Musi Rawas geram.
Terkait berita yang beredar dan cukup mendapat respons banyak pihak, hari ini Sabtu 8 Mei 2021 DPRD Kabupaten Musi Rawas pun angkat bicara, seperti yang disampaikan Firdaus Cik Olah SE, Waka 1 DPRD Kab Mura, dari Fraksi Golkar, melalui Via Whatsaap (Wa).
Menurut Fisdaus Cik Olah SE, “Kalo memang sesuai hasil investigasi awak media, sangat disayangkan ada kelalaian oleh Pemerintah kabupaten Musi Rawas, Biasanya setiap dalam suatu jangka ada perpanjangan pengurusan izin baik itu izin operasional maupun izin lainnya tentu dampak dari perubahan penggunaan izin akan merugi pendapatan daerah dan belum juga dari dampak lingkungannya, kita berharap kepada Bupati Musi Rawas untuk menutup sementara operasionalnya sampai perusahaan tersebut mengurus izinnya sesuai penggunaan dan peraturan yang berlaku, jangan-jangan mungkin berani karna ada yang membekinginya, ini harus ditindak tegas.
“Tolong buat laporan pengaduan ke DPRD agar DPRD juga turun ikut sidak ke Gudang perusahaan tsb,” Tegas Waka 1 DPRD,”
Hari ini Jum’at 21 Mei 2021, Dewan pimpinan Cabang PKN (Pemuda Karya Nasional) melayangkan surat demo terkait Persoalan PT. Sukses Bersama Karunia Kasih yang diduga dalam produksi tidak sesuai izin sebagaimana mestinya.
Zainuri selaku koordinator Aksi membenarkan “Akan dilaksanakan Aksi Unjuk Rasa terkait hasil sidak di Perusahaan PT. Sukses Bersama Anugerah Kasih, bersama DPMTSP dilakukan beberapa waktu yang lalu, dan aksi tersebut akan dilaksanakan didepan Kantor DPRD dan Kantor BUPATI Kabupaten Musi Rawas, Pada Hari Kamis 27 Mei 2021 pukul 9 Wib sampai selesai,” tegasnya.
Lanjut Zainuri “Dalam arti jika perusahaan tidak memiliki izin sesuai ketentuan yang ada, dapat mengakibatkan kerugian Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dari itu kami mendesak kepada penegak Perda melalui Satpol-PP agar menindak tegas jika ada temuan pelanggaran Perda” tutup Ketua PKN tersebut.
ALFIRMANSYAH RN
