Scroll Untuk Baca Berita
Nasional

FAKTA Kumpulkan Donasi Guna Pembelian APD di RS Primaya Hospital Tangerang

1425
×

FAKTA Kumpulkan Donasi Guna Pembelian APD di RS Primaya Hospital Tangerang

Sebarkan artikel ini

NASIONALXPOS.CO.ID, KOTA TANGERANG – Kegiatan Koin Donasi yang dilaksanakan Forum Aktivis Tangerang Raya (FAKTA) untuk membantu pembelian APD Dokter di Rumah Sakit Primaya Hospital Tangerang di dukung penuh oleh para pengendara motor dan mobil yang berlokasi di Lampu merah Tugu Adipura, Kota Tangerang. Pada Selasa, (08/06/2021).

Iqbal Fadillah, Ketua Forum Aktivis Tangerang Raya (FAKTA) menuturkan Koin Donasi ini sebagai bentuk solidaritas kami sebagai masyarakat, agar bersama-sama bertujuan menghentikan biaya Alat Pelindung Diri (APD) Dokter yang begitu tinggi sayangnya telah dibebankan kepada para pasien. Salah satu contohnya di Rumah sakit swasta Primaya Hospital Tangerang.

BACA JUGA :  Kapolda Tegaskan Tidak Ada Konvoi dan Pesta Pergantian Tahun

Hasil donasi yang kami dapat, langsung kami berikan kepada pihak RS Primaya. Harapan kami pihak rumah sakit bisa segera menghapus biaya APD Dokter yang terlalu tinggi kepada para pasien,” Ungkapnya.

BACA JUGA :  Tahun Baru Imlek, Kapolres: 3 Vihara di Kota Tangerang Jadi Konsen Pengamanan

Jangan sampai terdapat biaya APD lagi yang dibebankan kepada pasien terutama pasien rawat jalan dan rawat inap disana.

Permasalahan segera akan kami laporkan kepada Badan Pengawasan Sengketa Konsumen (BPSK) Semoga tidak ada lagi Rumah Sakit Negeri dan swasta yang memberikan beban APD dengan harga yang cukup tinggi terhadap pasien.

BACA JUGA :  Wujud Perhatian, Pangdam II/Sriwijaya Besuk Anak Anggota di Rumah Sakit AK Gani

Kami juga meminta untuk Dinas Kesehatan Kota Tangerang, harus bertindak tegas dalam melakukan pengawasan kepada seluruh rumah sakit yang ada di kota tangerang. Bila perlu dinkes cabut izin operasional dan izin praktek dokter bila mendapati RS yang tidak menjalankan aturan Undang – undang. Jangan sampai terlihat adanya dugaan kongkalikong antara pemerintah dan pihak RS Swasta dalam kasus ini.
(red)