NASIONALXPOS.CO.ID, MUARA BUNGO – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Bungo menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah dalam Perubahan APBD 2026, terutama belanja modal yang dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan. Fraksi juga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan anggaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026, Sabtu (26/9/2026), di ruang rapat paripurna DPRD Bungo.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bungo, H. Ferdinan, S.M., didampingi Ketua DPRD Bungo, Muhammad Adani, S.H., M.Kn., serta dihadiri Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, dan undangan lainnya.
Berdasarkan catatan Fraksi NasDem, pendapatan daerah hingga Juni 2026 mencapai sekitar Rp614,19 miliar atau 49,26 persen dari target Rp1,246 triliun. Sementara itu, realisasi belanja baru sekitar Rp475,20 miliar atau 34,60 persen dari total anggaran sekitar Rp1,37 triliun.
Sorotan lebih tajam tertuju pada belanja modal yang baru terealisasi sekitar Rp43,74 miliar atau 3,70 persen. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius karena keterlambatan penyerapan anggaran berpotensi membuat pekerjaan fisik menumpuk pada akhir tahun dan berdampak terhadap kualitas pembangunan.
Fraksi NasDem juga mempertanyakan makna surplus semester pertama 2026 yang mencapai sekitar Rp138,99 miliar, dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sementara sekitar Rp207,34 miliar. Menurut fraksi, surplus tidak otomatis mencerminkan efisiensi karena bisa terjadi akibat kegiatan yang belum terlaksana.
Selain itu, realisasi belanja bantuan dan subsidi tercatat sekitar 1,51 persen, sedangkan belanja hibah baru sekitar 0,64 persen. Di sektor pendidikan, terdapat pagu sekitar Rp47,172 miliar yang disebut belum terealisasi. Belanja bagi hasil dengan pagu sekitar Rp6,24 miliar juga dilaporkan belum terealisasi.
Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah menjelaskan penyebab rendahnya realisasi tersebut secara terbuka, sekaligus memastikan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat tidak terhambat oleh persoalan administrasi maupun keterlambatan pelaksanaan.
Rencana pinjaman daerah dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 juga menjadi isu penting yang perlu dicermati. Pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan mengenai tujuan, urgensi, kemampuan pembayaran, serta dampaknya terhadap kondisi fiskal daerah agar kebijakan pembiayaan tidak membebani anggaran pada masa mendatang.
Bagi Fraksi NasDem, ukuran keberhasilan APBD bukan sekadar besarnya pendapatan atau tersedianya anggaran, melainkan kemampuan pemerintah daerah merealisasikan program secara tepat waktu, menjaga kualitas pembangunan, dan menghadirkan pelayanan publik yang nyata bagi masyarakat.
Catatan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Bungo 2026, terutama untuk memastikan anggaran yang direncanakan benar-benar berujung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
