Scroll Untuk Baca Berita
Daerah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Minta Penanganan Kemiskinan di Jateng Tuntas Tahun 2024

959
×

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Minta Penanganan Kemiskinan di Jateng Tuntas Tahun 2024

Sebarkan artikel ini

NASIONALXPOS.CO.ID, CILACAP- Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah menyebut, ada 923 desa di 17 kabupaten yang tersebar se- Jawa Tengah masuk dalan kategori kemiskinan ekstrim. Percepatan penanganan kemiskinan saat ini menjadi skala prioritas seperti arahan presiden yang meminta angka kemiskinan 0% pada tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo saat kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap, soal percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cilacap, Banyumas dan Purbalingga, Kamis (2/2/2023).

Baca Juga : Pj. Bupati Cilacap Yunita Bagikan Beras Fortifikasi Bagi Balita Berpotensi Stunting

“Ada beberapa indikator kemiskinan yang menjadi parameter, yakni tidak memiliki jamban, sumber air minum, tidak memiliki sambungan listrik, rumah tidak layak huni, individu beresiko stunting, serta anak tidak sekolah pada usia 7 – 18 tahun, “, kata Ganjar

Di Kabupaten Cilacap ada 37 desa prioritas, hal itu berdasarkan rekap cel list indikator kemiskinan hasil verifikasi validasi. Dari 37 drsa dengan kemiakinan ekstrim tersebut ada sebanyak 2.219 KK yang tidak memiliki jamban, 1.545 KK belum memiliki sumber air minum, dan 7 KK belum memiliki sambungan listrik.

BACA JUGA :  Puskesmas Majenang 2 Kembali Kebanjiran Air Masuk Ruangan Tahun 2023 Siap Direlokasi

Untuk rumah yang termasuk kategori tidak layak huni sebanyak 1.054 rumah, individu berisiko stunting sebanyak 20.794, dan anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah sebanyak 545. Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka sebanyak 83.941 jiwa atau 6,32%, angka kemiskinan 190.600 jiwa atau 11,02%, angka perceraian 7.234 jiwa, dan angka inflansi 6,81%.

“Saya minta Bupati untuk mengawal dan melakukan monitoring mingguan dan harus dilaporkan ke kami, dimulai dari kepala desa dan Camat memverifikasi, “, tegas Ganjar.

Sementara itu, Penjabat Bupati Cilacap, Yunita Dyah Suminar menyampaikan, intervesi yang dilakukan dengan cara pendekatan model padat karya dan pemberdayaan melalui intervensi kolaboratif melalui, APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, dan BAZNAS, “semua kegiatan tersebut dilakukan dengan cara padat karya serta melibatkan masyarakat miskin, “, kata Yunita.

BACA JUGA :  Pemkab Bungo Lakukan Bazar Jelang Hari Raya Idul Fitri 1444

Yunita juga mengaku, bahwa dirinya mencoba mencari lowongan perusahaan di Cilacap ternyata banyak sekali, kedepanya dari keluarga miskin ada yang unskilled, ada yang punya keterampilan, akan dititipkan sehingga pada keluarga tersebut akan ada tulang punggung yang mampu menopang kekurangan.

“Intervensi kemiskinan ekstrim dilakukan melalui sejumlah langkah, yakni melalui kebijakan atau program, seperti jambanisasi tahun 2023 sebanyak 2.126 unit dan pada tahu 2024 sebanyak 93 unit, untuk air bersih pada tahun 2023 sebanyak 1.354 SR dan untuk tahun 2024 sebanyak 191 SR, “, beber Yunita.

Disamping itu juga, untuk sambungan listril tahun 2023 sebanyak 7 rumah, rehab RTLH tahun 2023 untuk 760 unit, pada tahun 2024 sebanyak 294 unit.

Sementara untuk pendampinhan stunting dilakukan pada 37 desa prioritas pada tahun 2023 sebanyak 20.794 jiwa, dan untuk pencegahan balita dan ibu hamil KEK. Untuk program pendidikan Indonesia Pintar tahun 2023 sebanyak 147 siswa dan kesetaraan 2.720 siswa.

BACA JUGA :  Gubernur: Mendukung TNI Berarti Mendorong Percepatan Pemerataan Pembangunan

Untuk masalah pengurangan pengangguran melalui padat karya, serta merancang kerjasama dengan perusahaan untuk magang, serta merancang instruksi Bupati tentang keharusan perusahaan menyerap tenaga kerja lokal.

Paparan Pj. Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar Melalui Aplikasi KANCING MERAH

“Upaya lainya adalah dengan melakukan penguatan UMKM membantu pemasaran online, pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha, dan bantuan alat serta bimbinha untuk usaha pemula, “, pungkas Yunita.

Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam kesempatan tersebut juga meluncurkan aplikasi KANCING MERAH (Gerakan Cegah Stunting Masa Depan Cerah).

Aplikasi ini menampilkan dashboard yang berisi data balita stunted dan persebaranya, serta intervensi pencegahan yang dilakukan. Dengan adanta aplikasi tersebut, Camat dan Kades harus berperan aktif untuk pembajaruan data sehingga percepatan pencegahan bisa dilakukan secara tepat dan terukur. (Juna)