NASIONALXPOS.CO.ID, BEKASI – Terkait dinas kesatuan kebangsaan dan politik (KESBANGPOL) kunjungan kerja kekantor Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bekasi (j.p.k.p) untuk menyerahkan surat keterangan terdaftar (SKT) sambil silaturahmi dengan anggota dan pengurus yang baru J.p.k.p Bekasi tepatnya di Kampung Rengas Bandung Rt 02/Rw 01 Desa Karang Sambung, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi Jawa Barat (4/12/2020).
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Jaringan pengawas kebijakan pemerintah (j.p.k.p) Mengatakan ada beberapa poin salah satunya akan di bahas proses Penyerahan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari kesbangpol dan permohonan dana hibah dari kesbangpol sendiri, karena jaringan pengawas kebijakan pemerintah ( j.p.k.p) ini sudah berjalan mau 3 tahun yang kita tahu semua LSM atau ormas yang sudah terdaftar dikesbangpol itu bisa mengajukan dana hibah kekesbangpol untuk itu udah kita kumpulkan beberapa kegiatan kegiatan j.p.k.p kabupaten bekasi sudah di ajukan yang nantinya kekesbangpol bahwa j.p.k.p kabupaten bekasi sudah bisa bekerjasama dan bersinergi dengan pemerintah kabupaten bekasi yang exist sudah bekerja selama hampir 3 tahun,dan selalu menjaga peraturan pemerintah yang saat ini masih pandemi,kita dikantor sekretariat selalu siapkan wadah buat cuci tangan pake sabun untuk mentaati protokol kesehatan,” Ucap Teguh Ketua DPD j.p.k.p kabupaten bekasi.
Dan regelitas Pengurusan Dewan Perwakilan Daerah sudah memenuhi sesuai Surat Kuasa (SK) peraturan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) j.p.k.p, ada ketua dan wakil ketua, bendahara dan sekertaris dan struktur struktur keanggotaannya juga sudah terbentuk yang baru,” Terangnya Teguh Ketua DPD j.p.k.p kabupaten bekasi.
Stap kesbangpol mengatakan bahwa bantuan untuk Ormas ataupun LSM tahun ini belum ada di karenakan pandemi covid-19 ini yang belum berakhir, dan mudah mudahan di tahun 2021 dana bantuan untuk ormas J.p.k.p kabupaten bekasi akan terealisasi, dan saya tidak bisa sebutkan nominalnya berapa berapanya, ya lumayan dah buat renovasi kantor mah”, Ungkapnya Adi Stap Kesbangpol.
Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi (J.p.k.p) ini harus bener bener bisa bekerja sama dengan pemerintah dan bersinergi untuk mengawasi proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah”, tuturnya, Adi
(Red).
