NASIONALXPOS.CO.ID, TEBO – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di SMP Negeri 13 Rimbo Bujang menjadi sorotan tajam dari Anggota DPRD Kabupaten Tebo, Edi Hartono, S.Pd.I. Legislator dari Komisi I yang membidangi pendidikan ini dengan tegas menyayangkan adanya pungutan berkedok sumbangan komite sekolah.
“Apapun bentuk pungutan komite itu dilarang. Dua puluh persen dari dana BOS sudah dianggarkan untuk mendukung kegiatan siswa, termasuk untuk LKS, honor tenaga honorer, keamanan, dan lainnya,” tegas Edi saat dimintai tanggapan pada Selasa, 24 Juni 2025.
Pungutan Memberatkan Wali Murid dan Mengganggu Proses Belajar
Edi menilai pungutan semacam itu tidak hanya membebani orang tua murid tetapi juga berpotensi mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar. Ia mendesak agar sekolah lebih transparan dalam pengelolaan dana, serta tidak sembarangan menarik iuran tanpa landasan hukum yang jelas.
“Sekolah harus terbuka soal keuangan. Jangan asal menarik iuran, karena itu mencederai prinsip pendidikan gratis,” katanya.
DPRD Akan Lakukan Kunjungan ke Sekolah
Sebagai bentuk keseriusan, Edi Hartono menyatakan akan segera melakukan kunjungan kerja ke SMPN 13 Rimbo Bujang dalam waktu dekat. Hal ini untuk memastikan praktik pungli benar-benar dihentikan dan memberikan efek jera kepada pihak yang terlibat.
“Saya akan agendakan kunjungan secepatnya. Jangan sampai praktik seperti ini terus terjadi dan merusak dunia pendidikan kita,” ujarnya tegas.
Dinas Pendidikan Diminta Tidak Tutup Mata
Selain itu, Edi juga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo untuk segera turun tangan dan melakukan pembinaan serta evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang terindikasi melakukan pungutan liar.
“Saya minta Dinas Pendidikan jangan tutup mata. Segera lakukan pembinaan. Pendidikan harus berpihak kepada siswa, bukan menjadi ajang mencari keuntungan,” tegas politisi dari Fraksi PKS ini.
Pendidikan Harus Bersih dan Berpihak pada Siswa
Di akhir pernyataannya, Edi Hartono menegaskan bahwa ia akan terus mengawal dunia pendidikan di Tebo agar tetap bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Pendidikan itu hak murni setiap anak, bukan lahan bisnis. Kalau ada yang dirugikan, jangan ragu untuk melapor,” pungkasnya. (Is)
