TANGERANG SELATAN — Pengadaan 10 unit TV Interactive di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangerang Selatan senilai Rp1,895 miliar memunculkan pertanyaan soal harga.
Pasalnya Satu unit perangkat berukuran 86 inci itu tercatat dibayar sekitar Rp189,5 juta.
Angka tersebut menjadi perhatian M. Lutfi, aktivis Aliansi Masyarakat Peduli Banten (AMPIBI), setelah ia melakukan kajian terhadap data pengadaan dan membandingkan nilai kontrak dengan harga sejumlah perangkat sejenis di pasaran.
Dari kajian itu, Lutfi mempertanyakan selisih harga yang menurutnya cukup besar. Ia bahkan menyinggung istilah “sarang rampok” saat mengkritik tata kelola anggaran pendidikan di Tangsel.
“Jangan sampai Dinas Pendidikan dianggap masyarakat sebagai sarang rampok. Uang yang digunakan itu uang rakyat, jadi setiap rupiah harus jelas barangnya, jelas harganya dan jelas pertanggungjawabannya,” tegas Lutfi.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode 65508273, paket tersebut bernama “Belanja Modal Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik – Televisi Tv Interactive”.
Paket tersebut memiliki pagu Rp2 miliar untuk 10 unit. Dalam data pengadaan, HOTMA TEKNOLOGI INTEGRASI tercatat sebagai penyedia dengan metode E-Purchasing.
Nilai kontraknya mencapai Rp1.895.880.000. Jika dibagi rata, harga satu unit berada di kisaran Rp189,5 juta.
Dalam kajiannya, Lutfi menelusuri spesifikasi perangkat yang disebut berukuran 86 inci dengan resolusi 4K, RAM 8GB, sistem operasi Android 13 dan kamera 48MP.
Spesifikasi tersebut kemudian dibandingkan dengan sejumlah perangkat sejenis yang tersedia di pasaran. Dari perbandingan itu, Lutfi menemukan perbedaan harga yang menurutnya cukup mencolok.
“Kalau harga pembandingnya memang jauh di bawah nilai kontrak, tentu pertanyaannya ke mana selisihnya. Kami tidak mengatakan sudah terjadi cashback, tetapi selisih sebesar itu harus dijelaskan,” ujar Lutfi.
Kritik tersebut kemudian mengarah pada dugaan adanya cashback bernilai besar di balik pengadaan. Namun, dugaan cashback itu belum dibuktikan dengan dokumen transaksi, bukti pembayaran, maupun keterangan dari pihak yang terlibat.
“Kalau memang ada spesifikasi khusus, fasilitas tambahan, instalasi, garansi atau layanan lainnya yang membuat harganya Rp189,5 juta, buka saja semuanya. Jangan masyarakat hanya diberi jawaban bahwa harganya sudah sesuai,” kata Lutfi.
Sumber di lingkungan Dindikbud Tangsel sebelumnya menyatakan harga pengadaan tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku.
Namun, Lutfi meminta dasar penetapan harga tersebut dibuka secara terang, termasuk rincian barang dan layanan yang masuk dalam paket.
“Kalau memang tidak ada cashback atau keuntungan yang tidak wajar, buka dokumennya. Dari situ bisa dilihat secara terang berapa harga barang sebenarnya dan berapa biaya untuk komponen lainnya,” katanya.
Selain harga, Lutfi juga menyoroti status pembayaran paket tersebut. Dalam data realisasi yang ditelusuri, pengadaan TV Interactive itu tercatat dengan status “PAYMENT OUTSIDE SYSTEM”.
Menurut Lutfi, status tersebut juga perlu dijelaskan karena nilai pengadaannya hampir mencapai Rp1,9 miliar.
“Ini juga harus dijelaskan. Pembayarannya bagaimana, kenapa tercatat di luar sistem, dan siapa yang menerima pembayarannya. Jangan sampai uang rakyat keluar, tapi penjelasannya tidak jelas,” ujar Lutfi.
Dalam kajian terhadap 472 paket pengadaan Dindikbud Tangsel, Lutfi juga menemukan sejumlah nama penyedia yang muncul berulang.
Menurut dia, pola tersebut patut dilihat lebih jauh, terutama pada paket-paket bernilai besar yang dikerjakan penyedia yang sama secara berulang.
“Kalau memang tidak ada apa-apa, tinggal dibuka. Berapa harga barangnya, apa saja yang masuk dalam paket, dan kenapa nilainya bisa sampai Rp189,5 juta per unit. Dari situ semuanya kelihatan,” kata Lutfi.
Hingga berita ini diturunkan, Dindikbud Kota Tangerang Selatan belum memberikan penjelasan rinci mengenai harga pengadaan, dugaan cashback maupun status “PAYMENT OUTSIDE SYSTEM” tersebut.(cenks)
