TANGERANG — Jauh sebelum duduk di kursi Gubernur Banten, Andra Soni ternyata pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Salah satunya ketika ia menghadapi persoalan biaya untuk melanjutkan pendidikan.
Pengalaman itu diungkap Andra saat menghadiri persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi calon siswa Sekolah Rakyat 07 dan 08 di Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug, Kabupaten Tangerang, Sabtu (8/8/2026).
Andra mengaku pernah kesulitan melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya. Di tengah kondisi tersebut, ada seseorang yang datang membantu dan kemudian menjadi orang tua asuhnya.
Bantuan tersebut membuat Andra tetap dapat melanjutkan pendidikan seperti anak-anak lainnya.
Kini, pengalaman masa lalu itu kembali muncul ketika Andra berada di tengah anak-anak yang juga menghadapi persoalan dalam mengakses pendidikan.
Di hadapan calon siswa Sekolah Rakyat, Andra menyampaikan bahwa pendidikan memiliki posisi penting dalam menentukan masa depan seseorang.
Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi negara untuk seluruh anak.
“Pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara kepada seluruh anak-anak bangsa,” kata Andra.
Ia menilai pendidikan menjadi salah satu jalan untuk keluar dari kemiskinan, kesulitan dan keterbelakangan.
Karena itu, Andra melihat keberadaan Sekolah Rakyat sebagai harapan bagi anak-anak yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pendidikan.
“Hadirnya Sekolah Rakyat ini juga turut mengurangi angka putus sekolah di Provinsi Banten,” ujarnya.
Di Banten, saat ini terdapat enam sekolah perintis Sekolah Rakyat. Andra berharap keberadaan sekolah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi Banten yang unggul dan berdaya saing.
Dalam acara tersebut, perjalanan hidup Andra juga disinggung Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Saat berdialog dengan calon siswa Sekolah Rakyat, Teddy mengajak mereka melihat pengalaman Andra sebagai contoh bahwa kondisi sulit tidak harus menjadi akhir dari perjalanan pendidikan.
“Patut menjadi contoh bagi adik-adik yang hampir tidak bersekolah, yang siap sekolah di Sekolah Rakyat,” ujar Teddy.
Program Sekolah Rakyat sendiri terus diperluas pemerintah.
Teddy menyebut pada 2025 terdapat 165 Sekolah Rakyat dengan jumlah siswa mencapai sekitar 43 ribu anak. Tahun ini, pemerintah menambah 100 Sekolah Rakyat.
Sasarannya adalah anak-anak yang belum bersekolah maupun mereka yang terpaksa putus sekolah.
“Cita-cita Bapak Presiden Prabowo bagaimana caranya anak-anak Indonesia bisa sekolah. Yang tidak bisa sekolah bisa sekolah, yang belum bersekolah bisa sekolah, yang putus sekolah bisa sekolah,” kata Teddy.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah daerah turut membantu penyelenggaraan Sekolah Rakyat, terutama dalam penyediaan lahan.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penambahan sekolah rintisan Sekolah Rakyat di Jakarta dan wilayah sekitarnya.
Setiap sekolah disebut mampu menampung hingga 2.000 siswa untuk jenjang SD, SMP hingga SMA.
Anak-anak yang menjadi sasaran program tersebut merupakan mereka yang selama ini kehilangan kesempatan untuk bersekolah. Sebagian bahkan menghabiskan waktu pada jam sekolah dengan mengamen, bekerja di pasar atau berada di tempat-tempat umum.
“Mereka pada jam-jam sekolah itu kadang mengamen atau bekerja di pasar-pasar atau di tempat umum. Sekarang mereka sekolah dan memiliki harapan baru untuk maju,” ujar Saifullah.
Kisah Andra Soni akhirnya bertemu dengan persoalan yang sedang dihadapi anak-anak calon siswa Sekolah Rakyat.
Dulu, Andra pernah menghadapi kesulitan biaya untuk melanjutkan sekolah. Ia beruntung karena ada orang yang membantunya hingga dapat terus belajar.
Kini, setelah berada di posisi sebagai Gubernur Banten, ia berada di sisi yang berbeda: mendorong agar anak-anak yang mengalami kesulitan serupa tetap memiliki kesempatan untuk bersekolah. (advetorial)
