NASIONALXPOS.CO.ID – SERANG, BANTEN – Penolakan terhadap tambang milik PT. Berkah Halal Thayyib (BHT) di Desa Pagintungan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, kian memanas. Dua lembaga advokasi lingkungan, Penjaga Alam NKRI dan Koalisi Lembaga Lingkungan Hidup dan Budaya Banten (KOLEBAT), menuding keberadaan tambang tersebut bukan sekadar masalah izin, tetapi bagian dari dugaan praktik “mafia tambang” yang merusak ekosistem dan tatanan adat masyarakat Banten.
Ketua KOLEBAT Banten, Aminudin, yang juga juru bicara gabungan lembaga tersebut, menegaskan bahwa aktivitas tambang di Pagintungan telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, adat, dan hak hidup masyarakat setempat.
“Tanah dan negara adalah titipan para pejuang republik, bukan untuk dijual atau dirusak oleh kepentingan segelintir orang. Tambang PT. BHT bukan hanya merusak alam, tapi juga menghancurkan tatanan adat serta meresahkan masyarakat. Kalau praktik ini terus dibiarkan, KOLEBAT bersama Penjaga Alam NKRI dan masyarakat siap turun ke jalan menuntut keadilan,” tegasnya, Sabtu (4/9/2025).
Pihaknya juga menuding pemerintah daerah lamban dalam bertindak, bahkan berpotensi “bermain mata” dengan pihak perusahaan.
“Kami mendesak Gubernur Banten segera memerintahkan jajarannya menutup permanen tambang ini. Jika tidak, publik akan menilai bahwa pemerintah daerah justru melindungi mafia tambang, bukan rakyatnya. Tanah adalah warisan adat dan budaya, bukan untuk dihancurkan,” lanjut Aminudin.
KOLEBAT dan Penjaga Alam NKRI menyatakan siap menggelar aksi lanjutan besar-besaran di Banten, bahkan ke Jakarta, jika tuntutan mereka diabaikan.
Pantauan awak media di lapangan menemukan sejumlah titik rawan longsor, air keruh akibat sedimentasi, serta kerusakan jalan desa akibat lalu lintas truk tambang yang diduga milik PT. BHT. Beberapa warga juga mengeluhkan penurunan kualitas air sumur dan gangguan debu yang kian parah.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah pemerintah daerah benar-benar berpihak pada rakyat, atau tunduk pada kepentingan segelintir pemilik modal? Publik kini menunggu langkah tegas Gubernur Banten untuk membuktikan keberpihakan pemerintah pada kelestarian lingkungan dan hak masyarakat adat. (Red)
