NASIONALXPOS.CO.ID, BUNGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo menerima kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam agenda audiensi dan sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2025 melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Selasa (28/10).
Pertemuan berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Bungo dan menjadi ruang penguatan komitmen antikorupsi antara lembaga legislatif dan eksekutif daerah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Monitoring Center for Prevention (MCP), program pengawasan dan edukasi KPK untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari potensi penyimpangan.
Kasatgas Korsupgah Wilayah 1.2 KPK RI, Uding Juharudin, yang hadir memimpin rombongan, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk pendampingan dan pembinaan, bukan karena adanya indikasi kasus korupsi.
“Kami hadir bukan karena ada masalah, tetapi untuk memastikan aturan dijalankan dengan benar. Jika legislatif dan eksekutif kompak, pembangunan daerah bisa berjalan optimal meski anggaran terbatas,” ujar Uding.
Dalam paparannya, Uding mengungkapkan capaian MCP Kabupaten Bungo telah menyentuh angka 82 poin, menunjukkan progres positif namun masih perlu ditingkatkan. Selain audiensi, tim KPK juga melakukan koordinasi lanjutan dengan pihak eksekutif hingga peninjauan lapangan terhadap beberapa proyek strategis Dana DAK pusat.
Ketua DPRD Bungo, Muhammad Adani, menyambut baik program yang digagas KPK dan menyebutnya sebagai penguatan moral serta regulasi bagi seluruh anggota dewan.
“Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen kami untuk bekerja secara transparan dan bebas korupsi,” tegas Adani.
Senada, Wakil Ketua DPRD Bungo Darwandi menyampaikan apresiasi kepada KPK yang telah memberikan pembinaan langsung.
“Beliau datang bukan untuk menindak, melainkan memberi pemahaman agar kami bekerja sesuai koridor hukum. DPRD siap bersinergi dan berkoordinasi dengan KPK kapan pun diperlukan,” ucapnya.
Melalui audiensi ini, DPRD Bungo berharap terbentuk hubungan kerja yang solid dengan KPK RI dalam menopang agenda pembangunan daerah, memperkuat sistem pengawasan, serta menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, berintegritas, dan bebas praktik korupsi. (Is)
