NASIONALXPOS.CO.ID, BUNGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo menggelar rapat paripurna penyampaian jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, pada Kamis (18/9/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bungo, M. Adani, S.H., M.Kn, dan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bungo, Tri Wahyu Hidayat, unsur pimpinan DPRD, anggota dewan, staf ahli bupati, para asisten, kepala OPD, camat, lurah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat menyampaikan lima poin utama jawaban pemerintah daerah terhadap masukan fraksi-fraksi, khususnya dari Fraksi NasDem.
Pertama, pemerintah menegaskan bahwa prioritas pembangunan tetap difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.
“Anggaran pendidikan mencapai Rp397 miliar, kesehatan Rp316 miliar, dan perekonomian Rp17 miliar,” jelas Tri Wahyu Hidayat.
Kedua, terkait pergeseran anggaran, Pemkab Bungo memastikan seluruh proses telah sesuai dengan ketentuan hukum melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 31 Tahun 2024, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ketiga, strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan pendekatan edukasi pajak, penagihan aktif, pemberian reward bagi wajib pajak taat, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
Keempat, pemerintah menegaskan komitmen terhadap optimalisasi kegiatan pembangunan melalui percepatan lelang dini, pengawasan ketat, serta fokus pada kegiatan yang bersumber dari dana transfer pusat.
Tri Wahyu menegaskan bahwa seluruh masukan DPRD akan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.
“Kami berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah terus terjalin dengan baik, agar pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tuturnya.
Dengan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, Pemkab Bungo optimis dapat mempercepat pembangunan daerah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan perekonomian masyarakat. (Is)
