NASIONALXPOS.CO.ID, TEBO – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Tebo melontarkan sejumlah kritik tajam terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tebo.
Pandangan akhir Fraksi Gerindra disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Gerindra, Karno, A.Md. Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra menyoroti berbagai aspek penting mulai dari penggunaan anggaran pendidikan, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan dana desa hingga kedisiplinan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Salah satu sorotan utama adalah penggunaan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pengadaan videotron. Fraksi Gerindra menilai program tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Tebo.
Menurut Karno, di tengah masih banyaknya kebutuhan mendasar di sektor pendidikan, seperti rehabilitasi ruang kelas, penyediaan sarana belajar yang memadai, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, pengadaan videotron belum menjadi kebutuhan prioritas.
“Anggaran pendidikan seharusnya lebih diarahkan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan akses belajar bagi masyarakat,” tegas Karno dalam rapat paripurna.
Selain sektor pendidikan, Fraksi Gerindra juga menyoroti kinerja BUMD yang dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi meminta pemerintah daerah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD agar dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Karno menegaskan bahwa seluruh aktivitas usaha dan laporan keuangan BUMD harus dapat diakses secara terbuka oleh publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Kami mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD, baik dari sisi manajemen, profitabilitas maupun efektivitas usaha yang dijalankan, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat ke depan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian serius terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Mereka menilai fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa masih belum berjalan maksimal.
Berdasarkan kondisi di lapangan, masih ditemukan berbagai persoalan mulai dari perencanaan program yang tidak tepat sasaran, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan hingga lemahnya pertanggungjawaban keuangan desa.
Menurut Fraksi Gerindra, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan penggunaan dana desa serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Fraksi Gerindra juga menyoroti kebijakan alokasi minimal 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kebijakan tersebut dinilai cenderung dipaksakan tanpa didukung kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, maupun perencanaan usaha yang matang.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra turut menyesalkan ketidakhadiran sejumlah kepala perangkat daerah dalam forum hearing bersama DPRD. Sikap tersebut dinilai menunjukkan kurangnya keseriusan dalam membangun komunikasi dan sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif.
“Kami berharap ke depan seluruh kepala perangkat daerah memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap agenda pembahasan bersama DPRD, termasuk hadir secara langsung dalam forum resmi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif,” tegas Karno.
Menutup pandangan akhirnya, Fraksi Gerindra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan daerah agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Tebo. Fraksi berharap rekomendasi dan evaluasi terhadap LKPJ Tahun 2025 dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan yang lebih efektif serta berdampak nyata bagi masyarakat. (Is).
