NASIONALXPOS.CO.ID,, TEBO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo secara resmi menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Aula Utama Gedung DPRD Kabupaten Tebo, Senin (13/4/2026).
Persetujuan tersebut disampaikan setelah seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan akhir terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah daerah selama tahun 2025.
Tujuh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tebo, yakni Fraksi Golkar-PPP, PDIP, Demokrat, NasDem, Gerindra, PAN, dan PKS, secara bulat menerima LKPJ Bupati Tebo Tahun 2025. Namun demikian, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan dan rekomendasi strategis yang diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan pelayanan publik, hingga efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam forum tersebut, perwakilan fraksi menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pembangunan daerah berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami menerima LKPJ ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah. Namun, berbagai rekomendasi yang telah disampaikan harus menjadi perhatian dan prioritas dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan program pembangunan ke depan,” ujar salah satu juru bicara fraksi dalam rapat paripurna.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tebo menyatakan siap menindaklanjuti seluruh masukan DPRD sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus meningkatkan sinkronisasi program pembangunan agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.
Rapat Paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Kabupaten Tebo sebagai bentuk sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mengawal pembangunan daerah.
Kesepakatan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Tebo untuk menjadikan berbagai catatan DPRD sebagai pijakan dalam memperbaiki kinerja pemerintahan dan mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung. (fa)
