NASIONALXPOS.CO.ID, KOTA TANGERANG – Keterlibatan anggota DPRD Kota Tangerang sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi pemerintah yang dibiayai APBD memantik kritik dari kalangan sipil.
Praktik yang seolah menggambarkan kemitraan ini justru dinilai menabrak batas fungsi kelembagaan dan membuka celah penafsiran publik yang keliru tentang siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab menjalankan kebijakan.
Hilman Santosa, penggiat dari Poros Tangerang Solid (Portas), menilai bahwa kehadiran anggota dewan dalam posisi pelaksana teknis hanya akan mengaburkan struktur pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa rakyat berhak melihat fungsi lembaga secara jernih dan tidak tumpang tindih.
“Kalau anggota DPRD tampil sebagai narasumber dalam kegiatan eksekutif, lalu siapa yang mengawasi? Fungsi jadi kabur. Rakyat bisa salah tafsir, bahkan kehilangan kepercayaan,” kata Hilman.
Ia mewanti-wanti agar pola semacam ini tidak dibiarkan karena berisiko melahirkan konflik kepentingan dan mencederai prinsip check and balances dalam sistem demokrasi lokal.
Nada kritis yang sama datang dari Akhwil, S.H., seorang praktisi hukum dan aktivis Tangerang Raya. Dalam catatan publiknya, Akhwil menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dan program di lapangan adalah ranah eksekutif, bukan legislatif.
