NASIONALXPOS.CO.ID, TEBO – Fraksi Partai Golkar–PPP DPRD Kabupaten Tebo melontarkan sejumlah sorotan strategis terhadap kinerja pemerintah daerah saat menyampaikan pandangan akhir fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025.
Pandangan akhir tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Golkar–PPP, Sulman Elfarisyi, dalam rapat paripurna yang digelar di Aula DPRD Kabupaten Tebo. Fraksi gabungan ini menilai masih terdapat sejumlah sektor yang perlu mendapatkan perhatian serius demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah kinerja PERUMDA Tirta Muaro yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi Golkar–PPP mendorong manajemen perusahaan daerah tersebut untuk melakukan terobosan melalui perluasan jaringan layanan, peningkatan efisiensi operasional, serta optimalisasi potensi pelanggan baru guna meningkatkan pendapatan daerah.
Selain itu, fraksi juga mempertanyakan rencana Pemerintah Kabupaten Tebo melakukan pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Menurut Sulman, masyarakat berhak mengetahui secara terbuka skema pembiayaan, kemampuan fiskal daerah dalam mengembalikan pinjaman, serta prioritas pembangunan yang akan dibiayai dari dana tersebut.
“Pemerintah daerah perlu menjelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan persepsi dan pertanyaan di tengah masyarakat. Transparansi sangat penting, terutama terkait kemampuan keuangan daerah dan manfaat pembangunan yang akan diperoleh,” ujar Sulman.
Di sektor kesehatan, Fraksi Golkar–PPP menyoroti masih minimnya anggaran obat habis pakai di sejumlah puskesmas. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat jika tidak segera dievaluasi dan ditingkatkan.
Tak hanya itu, fraksi juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan Bupati Tebo yang tidak memberikan izin kepada kepala sekolah untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Kebijakan tersebut dinilai relevan mengingat Kabupaten Tebo masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik di berbagai wilayah.
Menurut Fraksi Golkar–PPP, jika kepala sekolah yang juga menjalankan tugas sebagai guru meninggalkan dunia pendidikan untuk mengikuti kontestasi politik desa, maka proses belajar mengajar berpotensi terganggu.
Fraksi gabungan ini bahkan mengusulkan agar kebijakan serupa juga diterapkan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga kesehatan. Pasalnya, sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Tebo masih mengalami keterbatasan tenaga medis sehingga keberadaan mereka dinilai sangat vital dalam menjaga kualitas pelayanan dasar masyarakat.
“Pendidikan dan kesehatan merupakan sektor yang sangat mendasar. Karena itu, keberlangsungan pelayanan publik harus menjadi prioritas utama,” tegas Sulman Elfarisyi.
Di bidang infrastruktur, Fraksi Golkar–PPP menyoroti proyek pembangunan jalan rabat beton di Kelurahan Sungai Bengkal yang bersumber dari dana opsen pajak sekitar Rp1 miliar. Proyek tersebut disebut telah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas PUPR Tahun Anggaran 2026, dibahas bersama Badan Anggaran DPRD, hingga dipaparkan dalam forum hearing RAPBD 2026.
Karena itu, fraksi meminta agar pembangunan jalan tersebut tetap menjadi prioritas dan direalisasikan sesuai hasil pembahasan yang telah disepakati bersama.
Menariknya, Fraksi Golkar–PPP juga menyinggung adanya indikasi intervensi oknum dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berpotensi mengubah kegiatan yang sebelumnya telah disetujui dalam pembahasan anggaran.
Atas kondisi tersebut, fraksi mendesak pemerintah daerah memberikan klarifikasi secara terbuka dan transparan guna menjaga konsistensi antara hasil pembahasan anggaran dengan pelaksanaan program pembangunan di lapangan.
Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi Golkar–PPP berharap rekomendasi yang disampaikan tidak hanya menjadi catatan administratif dalam pembahasan LKPJ, tetapi benar-benar ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Tebo. (Is)
