NASIONALXPOS.CO.ID, TEBO – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Tebo menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025, namun memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan program pembangunan yang dinilai belum berjalan maksimal.
Pandangan akhir fraksi tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi NasDem, Mursalin, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tebo yang membahas rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaiannya, Fraksi NasDem menegaskan bahwa pembangunan daerah harus tetap berpijak pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila, dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Meski mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah, Fraksi NasDem menilai masih banyak program prioritas yang belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
“Pelaksanaan sejumlah program strategis pada tahun 2025 masih jauh dari harapan. Bahkan, kondisi tersebut terjadi di tengah meningkatnya beban keuangan daerah yang seharusnya diimbangi dengan efektivitas dan kualitas pembangunan,” ujar Mursalin.
Salah satu sorotan utama Fraksi NasDem tertuju pada proyek pembangunan turap serta rekonstruksi jalan dan tanggul sungai di Desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ilir.
Menurut Fraksi NasDem, proyek tersebut diduga mengalami berbagai permasalahan, mulai dari kualitas pekerjaan yang rendah, ketidaksesuaian pelaksanaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain teknis, hingga adanya indikasi penyimpangan dalam proses pengerjaannya.
“Secara fisik, bangunan tersebut sudah menunjukkan keretakan dan penurunan struktur. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara apabila tidak segera dilakukan evaluasi menyeluruh,” tegasnya.
Tak hanya persoalan fisik bangunan, Fraksi NasDem juga menyoroti aspek administrasi proyek yang dinilai tidak tertib. Mereka menemukan adanya kesalahan dalam penulisan prasasti proyek yang seharusnya menjadi bagian dari akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pemerintah.
Fraksi NasDem menilai berbagai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar tidak terulang pada proyek-proyek pembangunan berikutnya.
“Kami berharap pemerintah daerah melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan kegiatan fisik, sehingga setiap rupiah anggaran yang bersumber dari uang rakyat benar-benar memberikan manfaat dan hasil yang berkualitas,” kata Mursalin.
Meskipun memberikan kritik terhadap sejumlah aspek pembangunan, Fraksi NasDem pada akhirnya menyatakan menerima LKPJ Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah rekomendasi dan catatan strategis sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintahan ke depan.
Fraksi NasDem menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan pemerintah daerah, melainkan sebagai bentuk fungsi pengawasan DPRD guna memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tebo. (Is)
