NASIONALXPOS.CO.ID, TEBO – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tebo menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025. Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat, Pahlefi, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tebo yang membahas rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tebo.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas berbagai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo selama tahun 2025. Namun demikian, fraksi ini menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan strategis yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pembangunan lebih merata dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Salah satu fokus perhatian Fraksi Demokrat adalah pembangunan jalan rabat beton di Kelurahan Sungai Bengkal yang memiliki nilai anggaran sekitar Rp1 miliar. Menurut Pahlefi, proyek tersebut harus tetap menjadi prioritas pada tahun 2026 karena telah melalui seluruh tahapan perencanaan dan pembahasan anggaran.
“Pembangunan jalan rabat beton di Kelurahan Sungai Bengkal harus tetap menjadi prioritas pada tahun 2026 karena telah masuk dalam RKA Dinas PUPR, dibahas bersama Banggar DPRD, diparipurnakan, dan telah dipaparkan oleh Plt Kepala Dinas PUPR,” tegas Pahlefi.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga meminta pemerintah daerah mengalokasikan sebagian dana pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp46 miliar untuk pembangunan jalan di Kecamatan VII Koto Ilir. Mereka mengusulkan sedikitnya Rp6 miliar dialokasikan guna mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Di sektor ketenagakerjaan, Fraksi Demokrat menyoroti pentingnya pendataan tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja asing secara berkala. Pemerintah daerah juga didorong meningkatkan program pelatihan kerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja lokal.
Tak hanya itu, Fraksi Demokrat turut menyoroti kondisi koperasi di Kabupaten Tebo. Pemerintah diminta melakukan pendataan ulang, memperketat pengawasan, serta memberikan sanksi tegas terhadap koperasi yang tidak sehat atau tidak aktif.
Pada sektor kesehatan, Fraksi Demokrat meminta agar pelayanan kepada peserta BPJS dilakukan secara adil tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Thaha Saifuddin (STS) Tebo juga didorong melakukan berbagai inovasi dan terobosan guna meningkatkan kualitas pelayanan serta kepercayaan masyarakat.
“Pelayanan kesehatan harus diberikan secara setara kepada seluruh peserta BPJS. RSUD STS Tebo juga perlu menghadirkan inovasi agar masyarakat semakin percaya dan memilih berobat di daerah sendiri,” ujarnya.
Fraksi Demokrat juga menyoroti persoalan ternak yang kerap menimbulkan konflik di lingkungan masyarakat. Untuk itu, Satpol PP diminta meningkatkan edukasi dan pengawasan agar permasalahan tersebut dapat diminimalisir.
Di bidang administrasi kependudukan, Fraksi Demokrat mengungkapkan masih terdapat sebanyak 4.442 warga Kabupaten Tebo yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kondisi ini dinilai perlu segera ditangani karena berkaitan langsung dengan hak-hak administrasi masyarakat.
“Kami meminta Dinas Dukcapil segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan perekaman KTP bagi 4.442 warga yang belum melakukan perekaman agar hak administrasi kependudukan mereka dapat terpenuhi,” kata Pahlefi.
Selain berbagai persoalan tersebut, Fraksi Demokrat juga menyoroti realisasi anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mencapai target maksimal. Salah satunya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang realisasi anggarannya tercatat baru mencapai 93,33 persen.
Menutup pandangan fraksinya, Pahlefi menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami berharap kebijakan dan penganggaran daerah ke depan semakin tepat sasaran, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, mampu meningkatkan PAD, serta tetap menjaga kualitas pelayanan publik yang prima,” pungkasnya. (Is)
